Kemajuan Daerah dan Infrastruktur

Kemajuan Daerah dan Pembangunan Infrastruktur

Oleh Bapak Isran Noor, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)

APA yang dirasakan daerah sampai saat ini tidaklah banyak berubah, kondisinya tetap minim dalam infrastruktur di berbagai bidang. Infrastruktur utama yang diyakini mampu memobilisir pergerakan manusia dan barang adalah jalan dan alat transportasi. Tapi lihatlah di sebagian besar daerah di luar Pulau Jawa, tidak ada perubahan secara masif yang terjadi tentang hal itu, sehingga potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah yang awalnya diminati investor, seringkali terbengkalai karena hadirnya negara lain dengan kekuatan infrastruktur yang memadai.

Kita banyak kalah bersaing karena ketiadaan infrastruktur. Bagaimana hasil pertanian para petani bisa terjual dengan harga yang stabil, kalau infrastruktur untuk lalu lintas hasil pertanian itu tidak tersedia . Jadi bukan karena hasil pertanian kita yang tidak bagus kualitasnya. Namun karena kalah dalam persaingan harga yang banyak tersedot pada transportasi. Hasilnya tetap saja produk pertanian impor menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Infrastruktur menjadi tuntutan yang tak terelakkan. Daerah mengharapkan kontribusi Pemerintah Pusat lebih ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Daerah tidak lagi bisa diabaikan, dinamika pertumbuhan ekonomi juga telah menunjang peningkatan kualitas sdm daerah. Daerah semakin mengerti bagaimana hak dan posisi nya. Kasus tuntutan 4 Gubernur se Kalimantan tentang permintaan jumlah kuota BBM menunjukkan fakta itu. Kalimantan yang mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi karena booming industri pertambangan, membutuhkan perubahan kualitas infrastruktur di bidang ketersediaan BBM. Supaya tidak lagi terjadi kelangkaan BBM dan tidak manusiawinya harga BBM. Apakah menurut anda kuota BBM akan bertambah di Kalimantan kalau tidak ada tuntutan dari para gubernur ?

Itulah fakta, kebutuhan infrastruktur daerah harus diusulkan atau diminta oleh daerah supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di daerah itu. Daerah harus merumuskan kebutuhan infrastrukturnya dan mengusulkan pada pemerintah pusat.Usulan itu bisa dimasukkan dalam program MP3EI yang sedang berjalan supaya sinkron dengan kebutuhan infrastruktur daerah.

Program MP3EI membagi zona-zona potensi ekonomi daerah untuk memudahkan daerah bersinergi dengan pihak investor itu, sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur. Banyak daerah yang benar-benar masih kosong infrastruktur sehingga belum bisa menjadi tempat investasi yang layak dan feasible. Dalam MP3EI tahun ini ada program pembangunan infrastruktur sejumlah 39 proyek. Di antaranya 12 proyek di Sumatera, 17 proyek di Jawa, 4 proyek di Kalimantan, 2 proyek di Sulawesi, 3 proyek di Bali-NT, 1 proyek di Papua-Kepulauan Maluku. Komposisi terbesar pembangunan infrastruktur masih dikuasai Pulau Jawa.

Di Pulau Kalimantan, daerah yang signifikan sumbangannya bagi negara dalam pendapatan di sektor pertambangan, memiliki perbedaan mencolok dalam ketersediaan infrastruktur di banding negara tetangga Malaysia atau Brunei. Malaysia membangun jalan dengan kualitas sangat baik sampai ke pelosok-pelosok negeri, tanpa memperhitungkan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah itu. Menurut saya, sebaiknya pembangunan infrastruktur jalan tidak terpaku pada jumlah penduduk, tetapi menjadi bagian dari program pembangunan nasional untuk jalur transportasi. Dipelososk dibutuhkan transportasi untuk mengakut barang hasil pertanian atau pertambangan.

Di dunia pertambangan, infrastruktur jalan barang biasanya disediakan oleh perusahaan yang beroperasi, namun keberadaan pelabuhan berikut dengan fasilitasnya, menjadi tugas pemerintah. Ketidakseimbangan infrastruktur mempengaruhi kondisi industri pertambangan yang sangat bergantung pada keberadaan pelabuhan. Ketidaktersediaan pelabuhan yang memadai menghambat proses ekspor impor hasil tambang, sehingga berpengaruh buruk pada citra dan daya saing. Kita menyaksikan kondisi ini hampir merata terjadi di daerah yang memiliki potensi sumber daya pertambangan.

Selain kendala infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan , di bidang energi listrik juga menghadapi hal yang serupa. Krisis energi. Tingkat kebutuhan energi listrik yang terus meningkat namun tidak diiringi dengan ketersediaan energi di daerah. Implikasinya pada dunia industri sangat serius. Ketika diberlakukan Peraturan Menteri ESDM No.7/2012, tentang kewajiban untuk perusahaan tambang mineral membangun smelter, yang dipertanyakan para pengusaha adalah apakah daerah punya cukup energi listrik untuk menghidupkan smelter ? Kebutuhan lisrik di daerah selalu meningkat, peningkatan itu selalu juga tidak diiringi dengan penyediaan cadangan listrik oleh PLN. Inilah kondisi infrastruktur dunia industri di daerah, belum didukung secara memadai . Itu sebabnya, Permen tentang kewajiban membangun smelter hanya didiamkan oleh sebagian besar pengusaha tambang.

Intinya, dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah membutuhkan penyesuain infrastruktur yang semakin mendesak, tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk kebutuhan industri, supaya kontinuitas pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terhambat.

Sumber : Kabar Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *